Naik Turun Hubungan Buruh dengan Anies Baswedan
Bak sumbu magnet yang kadang saling tolak menolak dan terkadang sebaliknya yang saling membutuhkan. Hubungan buruh dengan Anies Baswedan bisa dikatakan seperti hal diatas. Terkadang menuntut dan kadang juga ngobrol santai untuk menemukan solusi.
Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini bisa dikatakan banyak melakukan kebijakan yang pro buruh. Selama menjabat banyak hal yang dilakukan untuk mendukung buruh meski menjadi langganan juga untuk demo-demo di hari buruh khususnya.
Tuntutan buruh sendiri dilakukan saat 2-3 Mei 2021 di depan Istana Merdeka, Bundaran HI, dan juga disekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Aksi demo ini menuntut untuk dihapusnya UU Cipta Kerja dan juga menuntut kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2022.
Kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi)
UMP memiliki peranan penting karena melindungi hak-hak buruh seperti: mencegah praktek dumpling dimana pengusaha menggaji buruh lebih rendah daripada standar yang berlaku, meningkatkan kesejahteraan buruh, menaikkan laju perekonomian, dan yang penting menjamin hak-hak buruh. Ketentuan yang berkaitan dengan UMP terdapat pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap provinsi wajib menetapkan UMP setiap tahun berdasarkan pertimbangan kemampuan perusahaan, produktivitas kerja, dan kebutuhan hidup layak.
Pada tahun 2021 dan 2022, Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta yang cukup signifikan, yaitu sebesar 3,27% pada tahun 2021 dan 4,47% pada tahun 2022. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil. Jadi, bisa dibilang kenaikan upah buruh selalu diupayakan meskipun masih jauh dari tuntutan buruh. UMP DKI Jakarta akhirnya diputuskan sebesar Rp.4.573.845 setelah melalui proses yang alot karena APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menggugat ketetapan gubernur.
Akses pangan murah
Memudahkan buruh untuk mendapatkan akses pangan murah mulai program JakGrosir dengan harga yang murah bahkan grosir yang otomtis mengurangu beban rumah tangga. Harga kebutuhan pangan yang melambung suka tidak suka mempengaruhi perekonomian warga. Termasuk buruh dengan upah yang masih naik turun.
Pembebasan PBB untuk NJOP Dibawah 2 Milyar
Program ini tidak hanya bermanfaat untuk buruh melainkan juga untuk masyarakat secara luas. Dengan adanya program pembebasan bayar PBB ini maka beban warga makin berkurang. Apalagi saat itu semua warga mengalami goncangan akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian lesu dan kesehatan menurun.
UMP Buruh diangka 4,5 juta per bulan dirasa mampu memenuhi kebutuhan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan mereka.Diperlukan kerjasama oleh berbagai pihak baik buruh, pengusaha, dan pemerintah agar situasi ekonomi makin kondusif.
Foto Suaracom
